Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan pembiayaan (multifinance) menggunakan jasa debt collector yang telah memiliki sertifikat profesi sebelum melakukan penagihan utang ke nasabah atau debitur.

Selain itu, penagihan utang oleh debt collector juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector wajib memastikan seluruh debt collector yang menjadi mitra perusahaan telah memiliki sertifikat profesi dan mengikuti peraturan dalam proses penagihan kepada nasabah,” ujar Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot dalam keterangan resmi, Kamis 29 Juli.

Selain memiliki sertifikat profesi, OJK juga mewajibkan debt collector selalu menyertakan kartu identitas, surat tugas, dan bukti jaminan fidusia saat melakukan penagihan utang ke nasabah. Hal ini untuk memperkuat aspek legalitas dalam proses penagihan.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut OJK dalam merespons maraknya penagihan utang ke nasabah oleh debt collector dari perusahaan pembiayaan.

Tak hanya memberlakukan aturan ini, otoritas juga menyatakan akan menindak tegas perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

“OJK telah memberi sanksi kepada sejumlah perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan, baik berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha,” jelasnya.

OJK juga meminta nasabah yang memiliki utang pinjaman dari multifinance agar turut memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Apabila ada kendala dalam proses pelunasan utang, maka sebaiknya dikomunikasikan ke perusahaan pembiayaan secara langsung.

“Debitur agar memiliki itikad baik menyelesaikan kewajiban dan menyampaikan kepada perusahaan pembiayaan jika memiliki kendala pembayaran angsuran,” terangnya.

Berbagai kebijakan soal debt collector ini sengaja dikeluarkan otoritas karena kerap meresahkan nasabah yang terlilit utang dari perusahaan pembiayaan. Sebagian dari mereka merasa debt collector kerap menagih utang dengan cara yang kasar, disertai ancaman, dan lainnya.

OJK juga pernah menegaskan bila ada debt collector yang melakukan ancaman dan tindakan yang bersifat mempermalukan nasabah, baik secara fisik maupun verbal, maka debt collector akan ditindak sesuai hukum.

“Jika hal tersebut dilakukan tentu ada potensi hukum pidana maupun sosial dan stigma negatif dari masyarakat terhadap industri dan pembiayaan khususnya,” ungkap Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Riswinandi Idris, beberapa waktu lalu.

OJK juga menekankan sejumlah larangan kepada debt collector saat melakukan penagihan. Debt collector dilarang mengancam, memberikan tekanan verbal maupun fisik, termasuk tindakan kekerasan fisik.

Perusahaan dan debt collector yang melangga rhal tersebut berpotensi terkena sanksi hukum berupa pidana. Sementara perusahaan pembiayaan yang bertanggung akan mendapat sanksi brupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

OJK juga mengingatkan perusahaan pembiayaan wajib untuk mengirim surat peringatan kepada debitur yang telah wanprestasi sebelum pelaksanaan penagihan. Hal ini sebagaimana ketentuan yang sudah diatur dalam POJK No. 35/2018.

Selain itu, perusahaan juga diharuskan melakukan evaluasi berkala terhadap tata cara penagihan yang dilakukan debt collector.

Sementara bagi debitur yang memiliki keluhan terkait mekanisme penagihan yang melanggar aturan bisa menempuh sejumlah cara untuk penyelesaiannya.

Debitur bisa mengadukan secara langsung kepada perusahaan pembiayaan untuk menempuh prosedur internal dispute resolution (IDR).

Keluhan juga bisa disampaikan melalui mekanisme internal kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tanpa melibatkan pihak ketiga. Namun jika dua cara tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan, debitur bisa menempuh cara lain dengan melibatkan pihak ketiga.

Dalam hal ini proses penyelesaian perkara dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Debitur akan diminta melampirkan kronologi kejadian serta sejumlah dokumen pendukung.